Optimis Garap Pro PN di Tengah Covid-19

Amuntai, 6 Juni 2020. Konsistensi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimanatan Selatan dalam penggarapan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) penurunan angka stunting tetap berjalan, meski ditengah pandemi Covid-19. Bersama Dinas Kependudukan dan Keluarga Barencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggrakan Rapat Koordinasi dengan Pokja Advokasi Daerah dalam upaya persiapan pelaksanaan Pro PN Pencegahan Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Stunting merupakan permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, terjadi sejak bayi dalam kandungan karena saat hamil sang ibu kurang mengkonsumsi makanana bergizi. Stunting disebabkan oleh faktor multi demensi. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi pervelensi stunting perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK). Sejak saat perkembangan janin di dalam kandungan, hingga anak berusia dua tahun menentukan kesehatan dan kecerdasan seseorang. Oleh karena itu, untuk mencetak anak Indonesia yang sehat dan cerdas, langkah awal yang paling penting adalah memastikan pemenuhan gizi Ibu dan balita selama masa kehamilan hingga bayi menginjak usia 2 tahun. Jika tidak terpenuhi balita akan mengalami mal nutrisi.


Saat ini isu stunting atau gizi buruk kronis mendapat perhatian serius sehingga menjadi prioritas nasional. Sejak tahun 2017 pemerintah mengambil langkah untuk membentuk tim integrasi yang melibatkan 23 Kementerian/Lembaga terkait. Pada tahun 2018 ditentukan 100 kabupaten/kota, tahun 2019 di 160 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2020 lokus pencegahan stunting bertambah menjadi 260 Kabupaten/Kota.


Penanganan stunting ini membutuhkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain lewat pemanfaatan Dana Desa yang menjangkau pelosok. Kerjasama antar Kementerian/Lembaga sangatlah penting untuk mencegah stunting. Selain koordinasi dengan lintas sektor, pemberian advokasi dan informasi kepada masyarakat sangatlah diperlukan.
Hadir sebagai peserta Kepala Desa, Bidan Desa, PKB dan PLKB yang berada pada lokus penggarapan Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berjumlah sebayak 10 desa. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2013 mencatat angka kejadian stunting nasional mencapai 37,2%. Angka ini menunjukkan bahwa dari 10 anak Indonesia, 4 anak diantaranya menderita stunting. Di Kabupaten HSU angka stunting mencapai 56%. Namun dengan upaya yang optimal dan komitmen bersama, angka stunting di kabupaten HSU turun menjadi 23 % pada Tahun 2019.
Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi ini untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan selama ini dan untuk menyusun rencana tugas kedepannya.