Advokasi Program KKBPK Melalui Pengutan Integrasi Lintas Sektor Dalam Pengembangan Kampung KB

Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan menyosialisasikan kegiatan advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK). Acara yang bertajuk Advokasi Program KKBPK Melalui Pengutan Integrasi Lintas Sektor Dalam Pengembangan Kampung KB digelar di Kampung KB Baiman Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara, Senin (18/11).

Kegiatan diadakan untuk meningkatkan capaian program KKBPK serta memperkuat integrasi lintas sektor dalam pengembangan Kampung KB khususnya di Kota Banjarmasin kedepan.

“Hari ini kami mengundang lintas sektor beserta kader-kader di kampung KB sebagai mitra kerja dalam menggaungkan kembali program KKBPK, antara lain pentingnya KB, BKR, BKL serta UPPKS,” ungkap Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. H. Ramlan, MA disela kegiatan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program KKBPK, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan secara nasional Kampung KB yang secara komprehensif dan terintegrasi dengan program pembangunan lintas sektor lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Advokasi dan KIE Program KKBPK merupakan salah satu strategi yang efektif. Karena selain untuk menyasar langsung kepada masyarakat, juga merupakan proses atau upaya dalam menggalang dukungan dari pemangku kepentingan dan penentu kebijakan dari semua sektor semua tingkatan wilayah, terutama di kabupaten dan kota.

“Idealnya, memang pegelolaan sosialisasi program KKBPK dilaksanakan secara bersama-sama antar sektor, mengingat isu program KKBPK yang bersifat multidimensional,” beber Plt. Kepala Perwakilan.

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan pendekatan kewilayahan didasari bahwa karakteristik sasaran dan program pada setiap wilayah tidak sama atau bersifat segmented. Perbedaan karakteristik tersebut memerlukan strategi, pendekatan dan taktik intervensi sosialisasi, advokasi dan KIE yang berbeda.

“Baik isi pesan maupun media yang digunakan melalui sosialisasi, advokasi dan KIE Program KKBPK diharapkan dapat lebih dikenali, dipahami dan diterima oleh masyarakat serta mampu meningkatkan komitmen atau dukungan pemangku kepentingan dan penentu kebijakan di semua tingkatan wilayah,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN pusat, H. Nofrijal, SP, MA menerangkan kegiatan ini menjadi penguatan komitmen bersama dengan jajaran pemerintahan. Dari 15 ribu kampung KB di Indonesia, Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi yang tinggi jumlah persentasenya.

“Ingin memperkuat kolaborasi karena persoalan kampung KB bukan hanya sekadar keluarga berencana tetapi persoalan kehidupan yang lebih sejahtera,” ujarnya Pak Sestama

Ada 6 hal permasalahan yang menjadi fokus utama yaitu mencegah kematian ibu hamil, menghilangkan kasus-kasus pernikahan usia anak dan yang tidak terencana, kasus stunting, kekerasan pada perempuan, kemiskinan, juga menghilangkan unmet need (kebutuhan yang tidak terpenuhi)

Untuk itu, selain berkoordinasi juga mengintegrasikan program yang telah berjalan. Terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, peningkatan ekonomi, serta hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.

Melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Sosial Pemko Banjarmasin disampaikan bahwa dukungan penuh oleh Walikota Banjarmasin untuk menyokong pendanaan di seluruh Kampung KB yang ada di Banjarmasin dengan adanya Peraturan Walikota yang menginstruksikan adanya dana untuk pelaksanaan program Kampung KB.

Advokasi di Kampung KB Sungai Jingah ini dilengkapi juga dengan sesi audiensi dengan para Kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan Program KKBPK di Kota Banjarmasin. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat maupun kader untuk lebih mengoptimalkan fungsi Kampung KB, tidak hanya terbatas pada pencanangan saja namun diharapkan Kampung KB dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat.